Artikel
Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Peut Sebagai Lembaga Adat Aceh Dan Pemerintahan Gampong
Peran perempuan dalam wacana feminisme tidak saja menjadi perbincangan teoritis tetapi juga praktis di berbagai belahan dunia, termasuk di Aceh Indonesia. Dalam tataran praktis, peran perempuan berada dalam berbagai institusi baik institusi adat maupun pemerintahan. Fokus masalahnya adalah bagaimana peran perempuan dalam institusi adat ‘Tuha Peut’ dan pemerintahan di Aceh. Melalui pendekatan sejarah, tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam institusi adat ‘Tuha Peut’ dan pemerintahan di Aceh. Beragam data, melalui observasi, interview dan dokumentasi, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam institusi Tuha Peut baik sebagai institusi adat Aceh maupun penyelenggara pemerintahan Gampong memiliki peran yang setara dengan laki-laki khususnya dalam merumuskan kebijakan Gampong. Data juga menunjukkan bahwa peran perempuan lebih menonjol terutama dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Perempuan Aceh tidak saja dapat memberi saran dan pertimbanga kepada Keuchik (kepala persekutuan masyarakat adat Gampong) tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap Reusam Gampong. Perempuan juga dapat menjadi mediator penyelesaian konflik yang muncul dalam masyarakat adat Aceh melalui konsultasi dan tawaran solusi demi terselesaikannya konflik dengan baik tanpa menempuh jalur peradilan formal.
Tah 20160354 | J 001.4/2 Tah | Perpustakaan A. Yani | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain