Analisis pasal 106 kompilasi hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah m…

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Milik Anak Yang Dilakukan Oleh Wali Di Desa Bindang Kecamata…

Analisis hukum Islam terhadap perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kec…

rnSkripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Reseacrh) tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Penel…

Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.2 Mei 2013. h. 266

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Din

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan atas Tanah

Hak atas penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan, . Kewenangan pemerintah daerah terhadap tanahnya yg berstatus hak pakai adalah memper…

Tinjauan hukum Islam terhadap zakat tanah sewaan

NIM: C04301278. Bibliografi hlm. 74-75.

Tinjauan hukum islam terhadap Zakat Tanah Kharajiyah : Yuliatin

NIM:C04396120.

Penguasa Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum …

Pada saat ini, Penguasa tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasa tanah oleh mas…

Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah pada sengketa lahan jalan tol dalam p…

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Sengketa Lahan Jalan Tol dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada proyek pembangunan …

Tanah Keramat dan perubahan sosial"

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana perubahan kepercayaan masyarakat desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas tanah keramat dengan berkembangnya teknologi?rnUntu…

Status hak milik atas tanah wakaf terlantar :

Dengan banyaknya tanah wakaf di Indoensia maka diperlukan aturan, dan keluarlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang wakaf sampai menjadi Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004. Namun…